Sejarah Perjanjian Roem Royen Menuju Kedaulatan RI

Perjanjian Roem Royen bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda sebelum diadakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Keberhasilan membawa permasalahan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda ke meja perundingan merupakan inisiatif komisi PBB untuk Indonesia.
Pada perjanjian Roem Royen, pihak Indonesia memiliki pendirian mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta yang merupakan sebuah kunci untuk diadakan perundingan selanjutnya.

Latar Belakang Perjanjian Roem Royen

perjanjian roem royen
pinterest.com

Serangan yang dilakukan oleh pihak Belanda pada Indonesia terutama serangan ke wilayah Yogyakarta serta penahanan para pemimpin Republik Indonesia menjadi latar belakang diadakannya perundingan Roem Royen.

Dalam Agresi Militer II, Belanda melakukan sebuah propaganda bahwa TNI telah hancur. Hal ini sangat dikecam oleh masyarakat dunia Internasional terutama Amerika serikat. Dengan adanya Agresi Militer ke II yang dilancarkan oleh pihak Belanda, PBB pun lantas bereaksi dengan membuat kewenangan KTN.

Kemudian KTN pun berubah nama menjadi UNCI (United Nations Commission for Indonesia). UNCI dikepalai oleh Merle Cochran dari Amerika Serikat bersama Critchley dari Australia serta Harremans dari Belgia. Pihak Dewan Keamanan PBB pada 23 Maret 1949  memerintahkan UNCI agar menjadi penengah pada perundingan yang diselenggarakan antara pihak Republik Indonesia dengan Belanda.

Dari pihak Indonesia, perundingan di ketuai oleh Mohammad Roem dan para anggota Ali Sastro Amijoyo, Dr. Leimena, Ir. Juanda, Prof. Supomo, dan Latuharhary. Sedangkan dari pihak Belanda di ketuai oleh Dr. J.H. Van Royen dengan anggotanya Blom, Jacob, dr. Van, dr. Gede, Dr. P.J. Koets, Van Hoogstratendan dan Dr. Gieben.

Perundingan berjalan dengan cukup alot serta penuh ketidakpuasan diantara kedua belah pihak yang berunding. Dan dengan hadirnya Drs. Moh. Hatta dari pengasingannya di pulau Bangka justru semakin memperkuat bangsa Indonesia dan pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta semakin mempertegas bahwa “Jogjakarta is de Republiek Indonesie” (Yogyakarta adalah Republik Indonesia).

Isi Perjanjian Roem Royen

perjanjian roem royen
urusandunia.com

Dengan bersedianya pihak Indonesia dan Belanda bertemu di meja perundingan, merupakan suatu awal dari harapan baru. Hal Ini tak lepas dari inisiatif  dan peran serta komisi PBB untuk Indonesia (United Nations Commission for Indonesia).

Dalam perundingan tersebut, pihak Republik Indonesia tetap berpegang teguh bahwa pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan satu-satunya jalan untuk dapat berlanjut ke perundingan berikutnya. Sedangkan pihak Belanda pun menuntut dihentikannya perang gerilya yang dilakukan oleh Republik Indonesia.

Setelah dialog panjang dan alot terjadi dikedua belah pihak, akhirnya pada 7 mei 1948 dicapailah sebuah kesepakatan yang isinya antara kedua belah pihak, Indonesia dan Belanda sepakat dan menyanggupi untuk melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB pada 28 Januari 1949 dan disetujui pada tanggal 23 Maret 1949.

Pernyataan dari pihak pemerintah Republik Indonesia yang dibacakan oleh ketua perwakilan Indonesia Mohammad Roem, diantaranya sebagai berikut:

1. Dikeluarkannya perintah penghentian perang gerilya

2. Dikembalikannya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta

3. Angkatan bersenjata milik Belanda harus menghentikan dan menarik operasi militer dan membebaskan semua tahanan politik yang menjadi taanan Belanda

4. Belanda harus menyerahkan kedaulatan RI secara utuh serta tanpa syarat

5. Belanda memberi hak, kekuasaan maupun kewajiban kepada pihak Indonesia dan kedua belah pihak saling bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian serta menjaga keamanan dan ketertiban

6. Belanda ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang memiliki tujuan supaya mempercepat penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat secara lengkap dan tidak bersyarat

Pernyataan Delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. J.H. van Royen, yang berisi antara lain sebagai berikut:

1. Pihak Belanda menyetujui untuk memberikan pemerintah Republik Indonesia kebebasan dalam melakukan kewajibannya dalam satu daerah yang meliputi Karesidenan Yogyakarta

2. Pihak Belanda memberikan kebebasan tak bersyarat kepada para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik lainnya yang telah ditawan sejak 19 Desember 1948

3. Pihak Belanda menyetujui bahwa Republik Indonesia akan jadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS)

4. Setelah pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta, Konferensi Meja Bundar (KMB) akan segera diadakan secepatnya di Den Haag

Dan dari perundingan yang dilakukan para delegasi dari kedua belah pihak, antara Indonesia dengan Belanda di Hotel Des Indes di jakarta, menghasilkan sebuah kesepakatan diantaranya sebagai berikut:

1. Seluruh angkatan militer Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya

2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB (Konfrensi Meja Bundar)

3. Pemerintahan RI harus segara dikembalikan ke Yogyakarta

4. Seluruh militer bersenjata milik Belanda juga akan menghentikan seluruh operasi militer dan membebaskan semua tahanan politik

5. Kedaulatan RI akan diserahkan secara utuh tanpa adanya syarat sesuai perjanjian Renville pada  1948

6. Akan didirikan sebuah persekutuan antara Belanda dan Indonesia (RIS) dengan dasar sukarela dan persamaan hak

7. Semua hak, kewajiban serta kekuasaan yangmenjadi milik Indonesia akan diserahkan oleh pihak Hindia Belanda

Pada 22 Juni 1949 diadakan perundingan segitiga di bawah pengawasan Komisi PBB yang dipimpin oleh Christchley, antara Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) dan Belanda. Perundingan tersebut  menghasilkan tiga keputusan, yaitu:

1. Belanda melakukan pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta yang  akan dilaksanakan pada 4 Juni 1949

2. Perintah untuk menghentikan gerilya akan diumumkan setelah pemerintahan Republik Indonesia berada di Yogyakarta pada 1 Juli 1949

3. Konferensi Meja Bundar (KMB) akan segera dilaksanakan di Den Haag

Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra memberi perintah kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk segera mengambil alih pemerintahan dari tangan pihak Belanda yang berada di Yogyakarta sebagai bagian dari tercapainya kesepakatan dalam Perjanjian Roem Royen.

Namun, pihak TNI menyambut hal tersebut dengan sikap penuh dengan kecurigaan dan kewaspadaan. Meskipun demikian, agar tidak perlu menghawatirkan tentang perjanjian tersebut dan lebih fokus terhadap keamanan bangsa.

Umumnya kalangan TNI tidak dapat percaya sepenuhnya dengan isi atau hasil dari perundingan-perundingan yang dilakukan, sebab tak pernah memberikan keuntungan dan hanya memberikan dampak yang merugikan bagi Indonesia saja.

Dan untuk mempertegas amanat dari Jenderal Sudirman itu, Panglima Tentara dan Teritorium Jawa Kolonel A. H. Nasution memerintahkan para komandan lapangan agar dapat membedakan antara gencatan senjata dalam hal kepentingan politik atau kepentingan militer.

Dampak Perjanjian Roem Royen

Banyak dampak perjanjian Roem Royen pada keadaan di Indonesia. Isi perjanjian Roem Royen termasuk pembebasan tahanan politik sehingga Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Yogyakarta setelah diasingkan. Yogyakarta juga menjadi ibukota sementaraIndonesia. Terjadi juga penyerahan mandat dari Sjafruddin Prawiranegara sebagai presiden PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) kembali kepada Ir. Soekarno.

Dan yang paling mencolok adalah adanya gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Perundingan Roem Royen pun berujung dengan dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda yang menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda.

Sejarah mencatat bahwa peristiwa perjanjian Roem Royen menjadi salah satu peristiwa bersejarah dalam kelangsungan Republik Indonesia yang terjadi setelah era kemerdekaan.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.