Sejarah Deklarasi Djuanda dalam Memperkuat Nusantara

Perluasan luas wilayah laut Indonesia terjadi pada saat Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, diantara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI, sehingga luas laut Indonesia dari 3 mil menjadi 12 mil.

Pada awalnya Indonesia terdiri dari delapan provinsi yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Borneo, Sulawesi dan Maluku. Peta wilayah Indonesia pada saat itu masih mengacu pada peta kolonial Belanda yang diterbitkan pada tahun 1939. Peta itu adalah Teritoriale Zeeen en Maritieme Kringen Ordonantie 1939.

deklarasi djuanda
slideplayer.info

Dimana luas laut wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya 3 mil dari laut, sehingga laut Jawa, Selat Karimata, Laut Flores, Laut Arafuru, Sulawesi dan lainya menjadi laut bebas dan boleh dilintasi kapal asing tanpa meminta izin kepada pemerintah Indonesia, sehingga menyebabkan kekhawatiran bagi Indonesia pasca kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

Lalu apa itu Deklarasi Djuanda? Sehingga membuat daerah teritorial Indonesia yang semula hanya 3 mil menjadi 12 mil? Siapa pula tokoh pencetusnya, sehingga namanya diabadikan dalam deklarasi tersebut? Mari simak dan pelajari goresan sejarah yang pernah tertulis pada masa pasca kemerdekaan Indonesia.

Sejarah Lahirnya Deklarasi Djuanda

deklarasi djuanda
tirto.id

Di atas jalan-jalan, di bendungan, di udara, nama Djuanda Kartawidjaja melekat. Ya, tokoh nasional kelahiran Tasikmalaya, 14 Januari 1911 ini menghiasi nama-nma ruas jalan, waduk, hingga bandara. Seperti dalam sepenggal perjalanan hidupnya yang terus-menerus mengisi ruang di lingkaran para pengambil kebijakan (sempat menjadi Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertahanan, Perdana Menteri).

Namun di atas semuanya, resonansi nama Djuanda yang paling menggetarkan adalah terkait dengan politik kewilayahan yang membuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan semakin kuat, yaitu Deklarasi Djuanda.

Jika diurutkan berdasarkan linikala, Deklarasi Djuanda yang berisi tentang satu kesatuan wilayah melengkapi kepingan ke Indonesiaan yang sebelumnya didahului dengan Sumpah Pemuda 1928 sebagai perlambang kesatuan bangsa dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai wujud kesatuan negara.

Deklarasi ini dicetuskan Perdana Menteri Ir. H. Djuanda Kartawidjaja pada 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda merupakan pernyataan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia, menyatu menjadi satu kesatuan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada mulanya, Deklarasi Djuanda mendapat tantangan keras dari hampir seluruh dunia karena dianggap bertentangan dengan Hukum Internasional. Saat itu, kekuasaan laut suatu wilayah hanya diakui selebar tiga mil yang diukur dari masing-masing pulau. Hukum Laut Internasional belum secara jelas mengakui laut dalam dan gugus kepulauan yang ribuan jumlahnya sebagai kesatuan wilayah.

Sebelum adanya Deklarasi Djuanda ini, wilayah Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939. Dalam aturan tersebut, pulau-pulau di wilayah Indonesia dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh maksimal 3 mil dari garis pantai. Sedangkan laut yang memisahkan pulau-pulau yang ada bebas dilewati oleh kapal asing.

Hal itu yang melandasi dibuatnya deklarasi ini. Dengan lahirnya Deklarasi Djuanda yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, yang berarti Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan atau archipelago state, wilayah laut dan perairan antar pulau yang ada di Indonesia juga termasuk dalam wilayah Republik Indonesia dan bukan merupakan kawasan bebas negara.

Peresmian Deklarasi DJuanda ini terdapat dalam UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Selain itu, deklarasi ini juga sudah diakui oleh dunia internasional. Pada tahun 1982, PBB menetapkannya dalam konvensi hukum laut PBB ke-III. Selanjutnya deklarasi ini kembali dipertegas dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, yang berlaku secara internasional sejak 16 November 1994.

Isi Deklarasi Djuanda

Secara umum terdapat 3 poin utama yang tertuang dalam Deklarasi Djuanda, dimana poin ketiga terdiri dari tiga poin. Isi dari Deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957, menyatakan :

  1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri
  2. Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan
  3. Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan :
    a. Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat
    b. Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan asas negara kepulauan
    c. Untuk mengatur lalu lintas pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI

Pengaruh Deklarasi Djuanda Terhadap Kedaulatan Republik Indonesia

deklarasi djuanda
kitanesia.id

Deklarasi Djuanda sangat berpengaruh terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya deklarasi ini, laut yang menjadi penghubung antar pulau di Indonesia sekarang juga dianggap sebagai wilayah resmi Indonesia. Sebelumnya laut antar pulau dianggap sebagai kawasan bebas dan bukan menjadi bagian dari Indonesia, karena yang diakui hanya wilayah perairan sejauh 3 mil dari garis pantai.

Hasil Deklarasi Djuanda juga menegaskan antara darat, laut, dasar laut, udara dan seluruh kekayaan, semua dalam satu kesatuan wilayah Indonesia. Di masa kolonial Belanda, wilayah Indonesia hanya terbatas pada wilayah darat saja. Perdana Menteri Indonesia saat itu Djuanda Kartawidjaja memiliki inisiatif untuk merubah aturan ini. Beliau pun menjadi tokoh pencetus deklarasi dan bahkan namanya digunakan sebagai nama dalam deklarasi ini.

Dalam deklarasi ini terkandung konsepsi negara maritim nusantara yang melahirkan konsekuensi bagi pemerintah dan bangsa indonesia untuk memperjuangkan serta mempertahankannnya hingga mendapat pengakuan internasional.

Deklarasi ini sendiri baru diakui dunia internasional pada tahun 1983 atau puluhan tahun setelah awal deklarasi. Selain itu isi Deklarasi Djuanda merupakan landasan struktural dan legalitas bagi proses integrasi nasional indonesia sebagai negara maritim dalam posisi geografinya.

Dalam Hukum Perikanan Nasional dan Internasional (2010), Marhaeni Ria Siombo menjelaskan, negara kepulauan yang dimaksud dalam Konvensi Hukum Laut tersebut adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.

“Berdasarkan Konvensi Hukum Laut tersebut Indonesia diakui sebagai negara kepulauan (archipelago state). Untuk itu pengembangan potensi budaya, sosial, politik dan hukum ke Indonesiaan dapat membangun ciri khas kelautan sebagai identitas bangsa Indonesia”, tulis Muhammad Halkis dalam Konstelasi Politik Indonesia: Pancasila dan Analisis Fenomenologi Hermeneutika (2017) terkait keberhasilan Indonesia di Montego Bay.

Dengan adanya Deklarasi Djuanda maka kedaulatan laut Indonesia semakin kuat dan menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang melindungi segenap rakyatnya dan menjaga kekayaan alamnya agar tidak dicuri negara lain.

Sejak tahun 1999 lalu, setiap tanggal 13 Desember yang menjadi tanggal dideklarasikannya Deklarasi Djuanda diperingati sebagai Hari Nusantara Nasional. Hal ini juga kembali dipertegas dengan diresmikannya dalam Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.