Sejarah BPUPKI dalam Mempersiapkan Kemerdekaan RI

BPUPKI merupakan salah satu badan bentukan Jepang di tengah situasi akhir masa Perang Dunia Ke-2. Semula untuk menjinakkan kaum pergerakan, kemudian badan tersebut bermetamorfosa menjadi badan yang bergerak untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Lantas apa itu BPUPKI? Sehingga sebegitu penting perannya dalam mempersiapkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian BPUPKI

bpupki
ifabrix.com

BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pihak jepang pada tanggal 29 April 1945. Badan Ini dibentuk dengan alasan untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia agar berkeinginan membantu Jepang dengan menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

Badan ini diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat serta wakilnya yaitu Ichibangase Yoshio (orang Jepang) dan Raden Pandji Soeroso. Badan ini beranggotakan 67 orang. BPUPKI mempunyai tugas mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang bersifat dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan serta hal lain yang dibutuhkan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia.

Sejarah Terbentuknya BPUPKI

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang (Dokuritsu Junbi Cosakaiatau Dilafalkan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito.

Badan Ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dengan menjanjikan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat dengan Wakil Ketua Hibangase Yosio (orang Jepang) dan Raden Pandji Soeroso.

Adapun sejarah pembentukan BPUPKI secara formil, termuat dalam maklumat gunseikan nomor 23 tanggal 29 Mei 1945, dilihat dari latar belakang dikeluarkannya maklumat no. 23 itu adalah karena kedudukan Jepang yang sudah sangat terancam akibat Perang Dunia II.

Maka sebenarnya, kebijaksanaan pemerintah Jepang dengan membentuk BPUPKI bukan merupakan kebaikan hati yang murni, tetapi Jepang hanya mementingkan dirinya sendiri, yaitu pertama, Jepang ingin mempertahankan sisa-sisa kekuatannya dengan cara memikat hati rakyat Indonesia, yang kedua, untuk melaksanakan politik kolonialnya.

Di luar anggota BPUPKI, dibentuk sebuah Badan Tata Usaha (semacam sekretariat) yang beranggotakan 60 orang. Badan Tata Usaha ini dipimpin oleh Raden Pandji Soeroso, dengan wakil Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda (Orang Jepang).

Pada tahun 1944, Saipan jatuh ke tangan sekutu. Dengan pasukan Jepang yang berada di Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Kepulauan Marshall berhasil dipukul mundur oleh pasukan sekutu. Dalam situasi kritis tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945 Letnan Jenderal Kumakici Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa , mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekan Indonesia (Dokuritsu Junbi Cosakai).

Dr. Radjiman Wediodiningrat diangkat sebagai ketua (Kaico), sedangkan yang duduk sebagai Ketua Muda (Fuku Kico) pertama dijabat oleh seorang Jepang, Shucokai Cirebon yang bernama Icibangase. Raden Pandji Soeroso diangkat sebagai Kepala Sekertariat dengan dibantu oleh Toyohiti Masuda dan Mr. A.G. Pringodigdo.

Pada tanggal 28 Mei 1945 dilangsungkan upacara peresmian Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan yang bertempat di Gedung Cuo Sangi In, Jalan Pejambon (sekarang gedung Kementerian Luar Negeri), Jakarta. Upacara peresmian itu dihadiri pula oleh 2 pejabat Jepang, yaitu Jenderal Itagaki (panglima tentara ke-7 yang bermarkas di Singapura) dan Letnan Jenderal Nagano (panglima tentara ke-16 yang baru ).

Pada kesempatan itu, dikibarkan bendera Jepang, Hinomaru oleh Mr. A.G. Pringgodigdo yang disusul dengan pengibaran bendera Merah Putih oleh Toyohiko Masuda. Pada hari itu juga diumumkan nama-nama Ketua, Wakil Ketua serta sebagian para anggota.

Ketua (Kaico): Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat
Ketua Muda (Fuku Kaico Tokubetsu Iin): Hibangse Yosio (orang Jepang)
Ketua Muda ( Fuku Kaico): R.P. Soeroso ( merangkap Kepala atau Zimokyoku Kuco)
Anggota:

  1. Ir. Soekarno
  2. Drs. Moh. Hatta
  3. Mr. Muhammad Yamin
  4. Prof. Dr. Mr. Soepomo
  5. KH. Wachid Hasyim
  6. Abdoel Kahar Muzakir
  7. Mr. A.A. Maramis
  8. Abikoesno Tjokrosoejo
  9. H. Agoes Salim
  10. Mr. Achmad Soebardjo
  11. Prof. Dr. P.A.A. Hoesein Djajadiningrat
  12. Ki Bagoes Hadikusumo
  13. A.R. Baswedan
  14. Soekiman
  15. Abdoel Kaffar
  16. R.A.A. Poerbonegoro Soemitro Kolopaking
  17. K.H. Ahmad Sanusi
  18. K.H. Abdul Salim
  19. Liem Koen Hian
  20. Tang Eng Hoa
  21. Oey Tiang Tjoe
  22. Oey Tjong Hauw
  23. Yap Tjwan Bing

Pengaruh Jepang dalam mengiringi kinerja BPUKI masih cukup kuat, termasuk pada komposisi keanggotaannya yang terdiri dari seorang Kaico (Ketua), 2 orang Fuku Kaico (Ketua Muda), dan 59 orang Iin atau anggota (R.M. A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, 2004:10).

Radjiman Wediodiningrat ditunjuk sebagai Kaico (Ketua) karena merupakan tokoh yang dituakan, priyayi Jawa berpengaruh sekaligus sosok penting yang turut menggagas Boedi Oetomo pada tahun 1908. Sedangkan sebagai Ketua Muda adalah Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yoshio (wakil Jepang).

Ke-59 anggota BPUPKI didominasi orang Indonesia, termasuk 4 Orang dari golongan Tionghoa, 1 orang golongan Arab dan 1 peranakan Belanda. Selain itu, ada pula Tokubetu Iin (Anggota Kehormatan), terdiri 8 orang Jepang. Mereka berhak menghadiri sidang tapi tidak punya hak suara (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI, 1984:67).

Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)  atau dalam bahasa Jepang (Dokuritsu Junbi Inkai) dengan jumlah anggota 21 orang sebagai upaya pencerminan perwakilan setiap etnis. Terdiri dari 12 orang yang berasal dari 12 Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, serta1 orang dari Tionghoa.

Tujuan BPUPKI

  1. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia supaya membantu Jepang dalam perang melawan sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia
  2. Untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia

Tugas BPUPKI

Tugas Utama BPUPKI

Tugas utama dari BPUPKI yaitu untuk mempelajari serta menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut kemerdekaan negara Indonesia.

Tugas BPUPKI Berdasarkan Sidang

  1. Bertugas membahas mengenai dasar negara
  2. Sesudah sidang pertama, BPUPKI reses (rehat) selama satu bulan
  3. Bertugas membentuk Panitia Kecil (Panitia Delapan) yang bertugas menampung saran-saran dan konsepsi dari para anggota
  4. Bertugas untuk membantu Panita Sembilan bersama Panita Kecil
  5. Panita Sembilan menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta

Sidang BPUPKI Pertama

bpupki
mata-lelaki777.blogspot.com

Rapat pertama diadakan Di Gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6, Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan Gedung Volksraad, Lembaga DPR pada zaman Kolonial Belanda.

Sidang dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya, 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara. Sidang ini membahas dan merancang calon dasar negara Republik Indonesia. Pada rapat pertama ini, terdapat 3 orang yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia.

Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin dalam pidato singkatnya mengemukakan lima asas, yaitu:
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial)

Pada Tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Soepomo dalam pidato singkatnya mengusulkan lima asas, yaitu:
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir batin
4. Musyawarah
5. Keadilan Rakyat

Pada Tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengusulkan lima asas Pula yang dikenal dengan nama Pancasila, yaitu:
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Ke-5 asas dari Ir. Soekarno, menurut beliau dapat diperas menjadi Trisila atau Tiga Sila, yaitu:
1. Sosionasionalisme
2. Sosiodemokrasi
3. Ketuhanan dan Kebudayaan

Bahkan, masih menurut Ir. Soekarno, Trisila tersebut masih bisa dikerucutkan kembali sebagai Ekasila, yaitu Sila Gotong Royong. Hal tersebut merupakan upaya Ir. Soekarno dalam menjelaskan konsep dalam satu-kesatuan. Selanjutnya, lima asas tersebut kini dikenal dengan istilah Pancasila.

Namun, konsep yang bersikap kesatuan tersebut disetujui dengan urutan serta redaksi yang sedikit berbeda. Sementara Itu, perdebatan terus berlanjut diantara peserta sidang mengenai penerapan aturan Islam dalam dasar negara Indonesia, hingga seperti dasar negara Pancasila yang sekarang.

Masa Rehat (Reses)

Setelah berakhir masa sidang BPUPKI yang pertama, belum nampak hasil kesepakatan mengenai dasar negara Indonesia. Maka dibentuk Panitia Kecil yang tugasnya memeriksa usulan-usulan yang berhak untuk ditampung dan dilaporkan pada Sidang BPUPKI yang Kedua, panitia kecil beranggotakan 8 orang:
1. Ir. Soekarno (Ketua merangkap anggota)
2. Ki Bagoes Hadikoesoemo
3. Kyai Haji Wachid Hasyim
4. Mr. Muhammad Yamin
5. M. Soetardjo Kartohadikoesoemo
6. Mr. A.A. Maramis
7. R. Oto Iskandar Dinata
8. Drs. Mohammad Hatta

Hasil Rapat Panitia Kecil:

  1. Supaya secepat-cepatnya Indonesia merdeka
  2. Supaya hukum dasar yang akan dirancangkan diberi semacam Preambule (Mukaddimah)
  3. Menerima anjuran Ir. Soekarno supaya BPUPKI terus bekerja sampai terwujudnya suatu hukum dasar
  4. Membentuk satu Panitia Kecil penyelidik usulan-usulan/perumusan dasar negara yang dituangkan dalam Mukaddimah hukum dasar

Segera selesai sidang Panitia Kecil, dibentuk Panitia Sembilan sebagai upaya untuk menyelidiki usulan-usulan/perumusan dasar negara yang dituangkan dalam mukaddimah hukum dasar. Panitia Sembilan bersidang di kediaman Ir. Soekarno,Di Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, dengan jumlah anggota 9 orang:
1. Ir. Soekarno (Ketua merangkap anggota)
2. Drs. Mohammad Hatta
3. Mr. A.A. Maramis
4. Kyai Haji Wachid Hasyim
5. Abdul Kahar Muzakir
6. Abikusno Tjokrosujoso
7. H. Agus Salim
8. Mr. Achmad Soebardjo
9. Mr. Muhammad Yamin

Setelah melakukan diskusi antara 4 orang dari kaum nasionalis dan 4 orang dari pihak Islam, pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang berisikan:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sidang BPUPKI Kedua

bpupki
yuksinau.id

Sidang kedua BPUPKI berlangsung pada tanggal 10-17 Juli 1945 dengan topik bahasan yakni, bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan serta pengajaran.

Pada sidang kedua ini, dibentuk panitia yang berjumlah 19 orang yang membahas rancangan undang-undang dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno sendiri. Tidak lupa pula dibentuk Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Abikoesno Tjokrosoejoso dan Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta.

Berdasarkan hasil pemungutan suara, wilayah Indonesia mencakup wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Melayu, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis serta pulau-pulau disekitarnya.

Pada tanggal 11 Juli 1945 Panitia Perancang UUD membentuk lagi Panitia Kecil yang beranggotakan 7 orang, yaitu:

  1. Prof. Dr. Mr. Soepomo
  2. Mr. Wongsonegoro
  3. Mr. Achmad Soebardjo
  4. Mr. A.A. Maramis
  5. Mr. R.P. Singgih
  6. H. Agus Salim
  7. Dr. Soekiman

Sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1945, dalam rangka menerima laporan dari Panitia Perancang UUD, Ir. Soekarno melaporkan tiga hasil, yaitu:

  1. Pernyataan Indonesia merdeka
  2. Pembukaan Undang-Undang Dasar
  3. Batang Tubuh dari Undang-Undang Dasar

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.